Indonesian antitrust starts hearing on alleged bid rigging at hospital project
( July 10, 2025, 10:13 GMT | Official Statement) -- MLex Summary: The Indonesian Competition Commission has started a hearing on an alleged bid rigging case involving the development of a state-owned hospital in Bogor Regency, West Java province, worth around 109 billion rupiah ($6.7 million). The case implicates three parties: construction companies PT Jaya Semanggi Enjiniring and PT Permata Anugerah Yala persada, as well as the tender committee of Bogor Regency. The antitrust agency said in a preliminary investigation, evidence of unhealthy competition practices were discovered during the bidding process. The first hearing was held on Tuesday and the next hearing will be on July 24.The full text of the statement, in Indonesian, follows: Komisi Pengawas Persaingan (KPPU) mulai sidangkan perkara dugaan persekongkolan dalam tender pembangunan gedung rumah sakit di Kabupaten Bogor. Sidang perkara dengan register Nomor 03/KPPU-L/2025 tentang Dugaan Pelanggaran Pembangunan Gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor, Kelurahan Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor (BANPROV) Tahun Anggaran 2021 tersebut, dilaksanakan kemarin, Selasa 8 Juli 2025, dengan agenda pembacaan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) oleh Investigator KPPU. Hadir dalam sidang, Hilman Pujana Ketua sebagai Ketua Majelis Komisi didampingi Anggota Majelis Komisi Eugenia Mardanugraha dan Mohammad Reza. Perkara melibatkan 3 (tiga) Terlapor, yakni PT Jaya Semanggi Enjiniring (Terlapor I), PT Permata Anugerah Yalapersada (Terlapor II), dan Kelompok Kerja Khusus X Perubahan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021. Dijelaskan dalam LDP bahwa objek perkara yang berasal dari laporan publik tersebut, adalah pekerjaan konstruksi pada pembangunan gedung Rumah Sakit Kabupaten Bogor, Kel. Cogreg, Kec. Parung, Kab. Bogor. Pada saat pembukaan dokumen penawaran, terdapat empat peserta yang menyampaikan penawaran. Setelah dilakukan evaluasi administrasi dan evaluasi teknis, tersisa 2 peserta yang memenuhi yaitu Terlapor I dan Terlapor II. Selanjutnya pada tahap evaluasi kualifikasi, Terlapor II dinyatakan gugur karena tidak memenuhi persyaratan teknis dan Terlapor I dinyatakan sebagai pemenang tender. Dalam LDP, Investigator mengungkapkan beberapa dugaan yang mengarah pada telah terjadinya persekongkolan dalam tender. Antara lain sejumlah kesamaan mencolok pada dokumen, alamat IP (IP Address) yang identik, bentuk dan isi kesalahan penulisan, format bagan yang serupa, serta kesamaan lainnya dalam dokumen yang penawaran yang disampaikan. Berbagai kesamaan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Terlapor III, yang memperkuat dugaan adanya persekongkolan dalam pelaksanaan tender. Berdasarkan alat bukti yang dihimpun selama proses penyelidikan, Investigator menyimpulkan telah ditemukan cukup bukti yang memenuhi unsur dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 (persekongkolan tender) dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sidang turut melakukan pemeriksaan alat bukti yang digunakan Investigator dalam persidangan. Sidang berikutnya akan digelar pada 24 Juli 2025 dengan agenda Tanggapan terhadap LDP. ...
Prepare for tomorrow’s regulatory change, today
MLex identifies risk to business wherever it emerges, with specialist reporters across the globe providing exclusive news and deep-dive analysis on the proposals, probes, enforcement actions and rulings that matter to your organization and clients, now and in the longer term.
Know what others in the room don’t, with features including:
Daily newsletters for Antitrust, M&A, Trade, Data Privacy & Security, Technology, AI and more
Custom alerts on specific filters including geographies, industries, topics and companies to suit your practice needs
Predictive analysis from expert journalists across North America, the UK and Europe, Latin America and Asia-Pacific
Curated case files bringing together news, analysis and source documents in a single timeline